Viral Tarif Parkir Rp 360 Ribu di Bandara Lombok

Media sosial ramai dengan perbincangan usai sebuah unggahan memperlihatkan tarif parkir mencapai Rp 360 ribu di Bandara Internasional Lombok. Banyak warganet langsung bereaksi. Beberapa mengaku kaget, lainnya marah. Tidak sedikit pula yang menuduh pengelola bandara telah membebani masyarakat dengan tarif tak masuk akal. Kejadian ini memicu gelombang protes online, serta mendesak otoritas bandara memberikan penjelasan yang masuk akal.

Kronologi: Struk Parkir Jadi Bukti Viral

Awal mula viralnya isu ini bermula dari unggahan seorang warganet di platform X (dulu Twitter). Ia memotret struk parkir dengan total biaya Rp 360.000, disertai caption singkat namun tajam: “Parkir di Bandara Lombok atau nyicil motor?”

Unggahan tersebut langsung menyebar. Dalam waktu singkat, ribuan pengguna membagikannya. Komentar pun mengalir deras. Mayoritas mempertanyakan kebijakan tarif, bahkan membandingkannya dengan biaya parkir di bandara internasional lain, seperti Soekarno-Hatta atau Ngurah Rai.

Durasi Parkir Jadi Sorotan

Setelah viral, muncul klarifikasi dari beberapa akun netral yang ikut menganalisis isi struk. Ternyata, kendaraan tersebut parkir selama tiga hari dua malam. Artinya, tarif yang berlaku memang akumulatif. Namun, banyak pengguna tetap menyebut tarif itu terlalu mahal, bahkan jika dihitung secara harian sekalipun.

Misalnya, jika tarif parkir harian mencapai Rp 120 ribu, maka untuk tiga hari totalnya Rp 360 ribu. Tapi warganet tetap tak puas. Mereka membandingkan tarif tersebut dengan parkir hotel, mall, atau bahkan bandara luar negeri yang jauh lebih murah.

Reaksi Publik: Antara Geram dan Sindiran

Gelombang komentar publik di media sosial terus meningkat. Banyak yang menyindir pengelola bandara karena dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu pengguna TikTok bahkan mengunggah video parodi dengan narasi sarkastik: “Datang naik motor, pulang tinggal STNK karena parkir terlalu mahal.”

Beberapa pengendara yang pernah parkir di Bandara Lombok juga mulai angkat bicara. Mereka mengonfirmasi bahwa tarif memang mahal, meskipun tertera jelas pada papan informasi. Namun, karena minimnya pengawasan dan sistem informasi yang tidak proaktif, banyak pengguna baru menyadari saat hendak keluar dari area parkir.

Pengelola Bandara Angkat Suara

Setelah tekanan publik memuncak, pengelola Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Mereka menyatakan bahwa tarif parkir telah sesuai Peraturan Gubernur dan mengacu pada sistem parkir progresif. Menurut mereka, sistem ini bertujuan mencegah kendaraan parkir terlalu lama, terutama di zona padat seperti bandara.

Namun, klarifikasi tersebut justru menambah bahan diskusi. Warganet menilai pengelola gagal menyampaikan informasi tarif secara transparan. Banyak yang menyarankan agar bandara memasang simulasi biaya parkir otomatis atau digital, sehingga pengguna bisa menghitung sendiri sebelum memarkirkan kendaraannya.

Pemerintah Daerah Ikut Terseret

Munculnya pernyataan soal Peraturan Gubernur membuat pemerintah daerah ikut disorot. Publik menuntut Dinas Perhubungan NTB untuk melakukan evaluasi terhadap sistem tarif parkir di bandara. Beberapa LSM lokal juga mendesak adanya audit terbuka terhadap kontrak pengelolaan parkir dan potensi monopoli tarif.

Tak berhenti di situ, anggota DPRD NTB turut memberikan komentar. Mereka menilai tarif Rp 360 ribu sangat membebani masyarakat, apalagi di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dorongan untuk meninjau ulang regulasi tarif parkir pun mulai menguat.

Bandara Bukan Lahan Komersial Sepihak

Banyak pengamat transportasi mengkritik pola pikir pengelola bandara yang memaksimalkan pendapatan tanpa mempertimbangkan kenyamanan dan keadilan bagi publik. Menurut mereka, bandara bukan hanya titik transit, tetapi juga ruang publik yang harus mengutamakan pelayanan, bukan keuntungan semata.

Mereka menekankan bahwa parkir memang perlu tarif progresif, tapi batas wajar tetap harus dijaga. Jika bandara terlalu memaksakan tarif tinggi, masyarakat akan mencari alternatif transportasi lain atau bahkan enggan bepergian melalui bandara tersebut. Ujung-ujungnya, kerugian justru jatuh pada sektor pariwisata dan pergerakan ekonomi lokal.

Warga Lokal Juga Kena Dampak

Tak hanya wisatawan dan pengguna umum yang mengeluh, warga lokal sekitar bandara juga merasa dirugikan. Banyak dari mereka mengaku sering memarkir kendaraan saat mengantar keluarga, dan tak sedikit yang lupa memperhitungkan jam parkir. Akibatnya, tagihan tinggi sering datang tiba-tiba.

Seorang warga Lombok Tengah menyatakan, “Kami cuma mau antar keluarga pulang, tapi karena telat dua jam dari jadwal, biaya parkir langsung tembus seratus ribu. Rasanya enggak adil.”

Keluhan semacam ini mencerminkan perlunya pendekatan lebih manusiawi dari pihak bandara. Terutama karena pengguna parkir tidak selalu pelancong berduit, melainkan masyarakat biasa.

Solusi dan Tuntutan Masyarakat

Masyarakat tidak hanya mengeluh, mereka juga menyuarakan beberapa solusi konkret. Beberapa saran yang paling sering muncul antara lain:

• Sediakan tarif flat harian untuk parkir jangka panjang.

• Pasang sistem peringatan otomatis saat durasi parkir melebihi batas harian.

• Buat simulasi tarif online, agar pengguna bisa memperkirakan biaya sebelum parkir.

• Evaluasi pihak ketiga pengelola parkir, terutama jika mereka menerapkan tarif seenaknya.

Penutup: Transparansi Kunci Kepercayaan

Kasus viral tarif parkir Rp 360 ribu di Bandara Lombok menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus memprioritaskan transparansi, kenyamanan, dan keadilan. Masyarakat kini semakin kritis, dan setiap kebijakan yang menyentuh dompet publik akan mendapat sorotan tajam.

Pengelola bandara tidak bisa lagi bersembunyi di balik regulasi lama atau alasan teknis. Mereka harus turun langsung, mendengarkan keluhan pengguna, dan bersedia menyesuaikan kebijakan agar sesuai harapan publik. Tanpa itu, bandara bukan hanya akan kehilangan simpati, tapi juga kepercayaan. Sebab, tarif parkir seharusnya menjadi bagian dari pelayanan, bukan sumber kemarahan.

Baca Juga: Viral Pencari Kerja di Padang Tertipu Loker Palsu di Mal